Besok, DPRD Rohul Akan Paripurnakan 4 Buah Ranperda

DPRD-ROHUL.GO.ID – Pasir Pengaraian – Besok Jum'at 27 April 2018, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Akan Mem-Paripurnakan 4 Buah Ranperda, yaitu Ranperda yakni Ranperda kabupaten rokan hulu berjulukan negeri seribu suluk, Ranperda revisi uu nomor 3 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum, revisi ranperda nomor 4 tahun 2016 tentang pemilihan kepala desa serentak, dan Ranperda pengelolaan barang milik Daerah. Keputusan Untuk Mem-Paripurnakan 4 Buah Ranperda itu diambil dari Rapat Badan Musyawarah pada Senin malam tanggal 23 April 2018.

Sebelumnya, Paripurna terkait Pengesahan 4 Buah Ranperda ini telah dilakukan, tapi saat paripurna tersebut, panitia khusus terkait 4 buah Ranperda yakni Ranperda kabupaten rokan hulu berjulukan negeri seribu suluk, Ranperda revisi uu nomor 3 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum, revisi ranperda nomor 4 tahun 2016 tentang pemilihan kepala desa serentak, dan Ranperda pengelolaan barang milik Daerah masih membutuhkan waktu demi menghasilkan produk hukum yang baik.

Seperti juru bicara pansus negeri seribu suluk, Yulikah SE saat paripurna penyampaian 4 buah ranperda pada 27/03/2018 menyampaikan bahwa pansus dalam menyelesaikan ranperda julukan negeri seribu suluk sudah melakukan hearing dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten rokan hulu, Bappeda, Kesra dan bagian Hukum setda kabupaten rokan hulu.

Dan dilanjutkan dengan konsultasi ke kementrian pariwisata dan kebudayaan. Pansus sejauh ini mendapati 2 contoh naskah akademik usulan ranperda julukan untuk kabupaten rokan hulu, yakni naskah akademik yang agamais dan naskah akademik yang menggambarkan rokan hulu secara umum dan budaya masyarakat.

Selain itu, nama julukan juga ditemui dua usulan, yakni julukan negeri seribu suluk, dan julukan negeri suluk berpusaka nan hijau.Untuk memutuskan nama julukan yang akan disematkan secara utuh bagi negeri ini, dan memutuskan naskah akademis mana yang dipakai. Pansus negeri seribu suluk DPRD rokan hulu masih membutuhkan informasi mendalam dengan dilakukan rapat dengar pendapat dengan tokoh masyarakat, dan berkonsultasi ke menkumham Republik Indonesia.

Sebab itu, dalam kesempatan paripurna itu pansus negeri seribu suluk meminta perpanjangan waktu pembahasan.

Paripurna dilanjutkan dengan penyampaian hasil pembahasan pansus revisi Ranperda Pilkades serentak tahun 2016, dengan juru bicara Aidi. Terhadap pembahasan ranperda tersebut, pansus sudah melaksankan hearing dengan satker terkait dan konsultasi ke DPMPD provinsi riau, dan bagian hukum setda provinsi riau.

Namun masih banyak diantara naskah akademik ranperda yang membutuhkan perbaikan, serta masih perlu dikonsultasikan ke tim ahli, yakni kementrian hukum. Untuk itu, pansus meminta perpanjangan waktu pembahasan.

Selanjutnya, dari laporan juru bicara pansus pengeloaan aset daerah, Adam Syafaat dan laporan juru bicara pansus revisi retribusi jasa umum, Edi Sutrisno, keduanya juga masih membutuhkan perpanjangan waktu pembahasan. (hms)