Selama Tahun 2018, DPRD Rohul Hasilkan 9 Peraturan Daerah

PASIR PENGARAIAN- Sampai akhir Desember 2018, DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) telah membahas dan mengesahkan sedikitnya 9 Peraturan Daerah (Perda).

Sembilan Perda telah selesai dibahas dan disahkan oleh DPRD di 2018 pada umumnya merupakan Perda wajib dan Perda usulan dari Pemerintah Kabupaten Rohul, seperti‎ Perda tentang Rohul Negeri Seribu Suluk, Perda tentang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Perda tentang Perubahan Perda Nomor 3 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, serta Perda Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Selanjutnya Perda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017, Perda tentang Perubahan APBD 2018, Perda tentang APBD 2019, Perda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, serta Perda tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS.

Meski telah berhasil menyelesaikan 9 Perda selama 2018, namun sedikitnya ada 3 Rancangan Perda atau Ranperda yang akan diselesaikan oleh DPRD Rohul di 2019.

Tiga Ranperda ini telah diajukan ke Pemkab Rohul,‎ seperti Ranperda tentang Perlindungan Perempuan, Ranperda tentang Ketertihan Umum, serta Ranperda Masjid Paripurna.

Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri SH, mengatakan pihaknya tetap komitmen untuk lebih baik di 2019, dibandingkan tahun sebelumnya.

Kelmi mengaku tahun 2019 merupakan tahun terakhir pengabdian bagi anggota DPRD Rohul periode 2014-2019. Oleh sebab itu mereka dituntut untuk selesaikan tahapan pembuatan Perda yang diperlukan dan selesai tepat waktu. 

"Apapun Perdanya akan jadi tugas yang harus diselesaikan jelang berakhirnya masa bakti anggota DPRD pada 31 Agustus 2019. Kita akan bersinergi menyusun perencanaan 2020 bersama eksekutif, sehingga perencanaan yang akan dituangkan bisa diaplikasikan oleh anggota DPRD," jelas Kelmi Amri.

Selain itu, pria yang pernah menjabat Ketua KNPI Kabupaten Rohul ini menerangkan ada beberapa catatan penting yang telah dihasilkan DPRD Rohul periode 2014-2019 selama 2018.

Dari sisi kelembagaan, tambah putra Mahato Kecamatan Tambusai Utara ini, anggota DPRD Rohul telah berbenah dari sisi konteks tugas dan kewenangan, dan telah memahami tugas dan kewenangan secara utuh sebagai fungsi pengawasan.

Selain itu, sambung Kelmi, DPRD Rohul 2014-2019 juga membahas Ranperda inisatif tentang Sekolah Madrasah, namun belum selesai. Ranperda ini akan jadi prioritas DPRD Rohul untuk diselesaikan di 2019, sehingga honor guru mandrasah bisa dianggarkan di APBD Rohul 2020.‎

"Ini menjadi Perda inisiatif prioritas yang akan kita selesaikan di tahun 2019, sehingga ada payung hukum bagi eksekutif untuk menganggarkan anggaran honor guru madrasah di APBD 2020, demi mengangkat kesejahteraan guru madrasah," pungkas Ketua DPRD Rohul, Kelmi Amri.

(sumber : riauterkini.com)