Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Rokan Hulu

Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Rokan Hulu yang disingkat dengan Bapemperda dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. DPRD menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah pada permulaan masa keanggotaan DPRD, permulaan tahun sidang dan setiap masa sidang. Jumlah anggota Badan Propemperda paling banyak 2 (dua) kali jumlah anggota komisi, yang mencerminkan Fraksi dan komisi.

 

Pimpinan Badan Legislasi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial, yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Propemperda dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.

 

Badan Pembentukan Peraturan Daerah bertugas:

  1. menyusun rancangan program prioritas pembentukan peraturan daerah yang memuat daftar urutan  rancangan Peraturan Daerah  beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
  2. mengoordinasikan penyusunan pembentukan peraturan daerah antara DPRD dan Pemerintah; 
  3. Menyiapkan rancangan peraturan daerah usulan DPRD, berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
  4. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi,  sebelum rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam prioritas pembentukan peraturan daerah. Rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;
  5. memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi, atau gabungan komisi di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahu berjalan atau diluar;
  6. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
  7. memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh badan musyawarah; dan
  8. membuat laporan kinerja pada akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Berikut Susunan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Rokan Hulu :

 

NO NAMA JABATAN
1 H. M. HILIP Ketua
2 ERMI YANTI Anggota
3 Drs. BUDHIA KASINO Sekretaris bukan Anggota
4 H. MUFTI ALI, S.Sos Anggota
5 RUSDI, SE Anggota
6 YULIKAH, SE MM Anggota
7 H. PORKOT HASIBUAN, SH Anggota
8 Hj. SUMIARTINI Anggota
9 H. BAIHAQI ADHDHUHA, Lc Anggota
10 NOVLIWANDA ADE PUTRA, ST                Anggota
11 M. SAHRIL TOPAN, ST Anggota
12 H. BAHRON LUBIS Anggota