DPRD Rohul Gelar Rapat Paripurna Ranperda Pariwisata dan Susunan Perangkat Daerah

16 Agustus 2020
348 Views
DPRD Rohul Gelar Rapat Paripurna Ranperda Pariwisata dan Susunan Perangkat Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hulu (Rohul) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Selasa (17/3) siang.

Dua ranperda yang dimaksud adalah, Rancangan Induk Pengembangan Kepariwisataan Kabupaten Rohul tahun 2017-2032 dan Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra ST didampingi Wakil Ketua Hardi Chandra dan M Syahril Topan, diikuti sebanyak 33 anggota DPRD Rohul dan dinyatakan quorum.

Sementara, dari Pemkab Rohul, hadir Bupati H Sukiman diwakili Sekda H Abdul Haris SSos MSi, Kadinkes Rohul dr Bambang Triono, Kepala Disdikpora Rohul Drs H Ibnu Ulya MSi, Kadis PMPTSP, Gorneng, Kepala Bappeda Nifzar, Kadis Perhubunga Andi Yanto SH MH, serta perwakilan TNI-Polri.

Dalam rapat paripurna ini masing-masing Fraksi melalui juru bicara (jubir) memaparkan pandangan akhir terkait kedua ranperda tersebut. 

Di mana, dari pemaparan para jubir masing-masing fraksi mayoritas fraksi sepakat mendukung ranperda dijadikan perda. 

Ketua DPRD Rohul, Novliwanda Ade Putra mengatakan, sebagai pimpinan sidang dewan, ia sudah mendengar dan menerima masukan para jubir masing-masing fraksi 

"Ranperda Kepariwisataan ini diharapkan bisa menambah pendapatan daerah di sektor pariwisata, juga langkah mendorong pemerintah daerah menciptakan pariwisata berdaya saing nasional, dengan membenahi sarana prasarana obyek wisata yang ada," sebut Wanda usai kegiatan paripurna.

Kemudian, lanjut Wanda, demikian pula dengan Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rohul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, DPRD berharap tercipta dinas selektif dan profesioanal, pemerintah daerah harus transfaran dalam menetapkam sususan SKPD.

MAIN MENU